KPUD Trenggalek Tetapkan Batasan Maksimal Dana Kampanye 14,6 M

Arihin, Handoko & EmilPDI Perjuangan Trenggalek – Komisi Pemilihan Umum Daerah Trenggalek bersama PANWASLIH dan seluruh pasangan bakal calon bupati beserta team dari masing masing calon mengelar rapat penetapan batasan biaya kampanye dan pembagian jadwal Kampanye, Rapat bersama dilaksanakan di kantor KPUD trenggalek pada kamis (20/8).

Hadir dalam rapat tersebut Pasangan Bakal Calon Bupati Emil Arifin dan Kholiq Handoko, namun Pasangan Kholiq Handoko hanya dihadiri oleh bakal calon wakil bupatinya saja Priyo Handoko.

Meski belum dilakukan Rapat Pleno KPUD namun gambaran beberapa peraturan dan kesepakatan bersama sudah terlihat, seperti pembatasan Dana Kampanya yang tak boleh melebihi 14,6M dan waktu kampanye hanya dilakukan selama 96 hari untuk kedua pasangan Calon Bupati, sehingga masing masing pasangan Calon Bupati mendapat jatah 48 Hari Kampanye.

Emil Dardak & M.Nur Arifin Pasangaan Bakal Calon Bupati Trenggalek Mengatakan, “Acara kali ini intinya untuk mewujudkan terwujudnya Demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi berdasarkan uang sesuai undang undang yang berlaku”.

Sumbangan dana kampanye dari pihak ke 3 juga dibatasi dan diatur sesuai peraturan kesepakatan bersama, yakni 400 Juta untuk batas maksimal sumbangan kampanye dari lembaga, dan 1 juta untuk batas sumbangan dana kampanye dari Orang Pribadi. Batas maksimal mengumpulkan masa juga di sepakati bersama tidak akan mengumpulkan masa dengan jumlah lebih dari 50.000 orang. Selain itu diatur pula penggunaan Dana Kampanye sesuai peraturan dan kesepakatan bersama. Ungkap Guswanto

Semua peraturan dan kesepakatan bersama tersebut akan segera di sahkan dalam Rapat Pleno KPUD Trenggalek dalam waktu dekat.

Lebih lanjut Guswanto, menambahkan,”Peraturan sesuai undang undang Ini tadi sudah disepakati oleh berbagai Pihak baik pasangan calon maupun team yang lain, Adapun Batas maksimal dana kampanye dari masing masing calon sudah disepakati sebesar 4,6M, untuk penggunaannya juga telah diatur sesuai peraturan dan kesepakatan bersama”.

Sementara itu Nurani Soyo Mukti, Komisioner KPUD Trenggalek Mengatakan, “KPU memfasilitasi item item yang perlu kesepakatan bersama seperti pembagian jadwal kampanye, Pembatasan pengumpulan masa dan lain lain. Karena seperti hal tersebut belum diatur secara detail di ndang undang”.(A6)

About Redaksi Infokom PDI Perjuangan Trenggalek